Trendingpublik.com, JENEWA — Kudeta militer yang terjadi di Myanmar menjadi perhatian dari PBB, Kudeta militer berkembang pada Rabu (3/2/21) setelah pemimpin sipil Aung San Suu Kyi di lengserkan atas dakwaan kepemilikan alat kominikasi illegal.
PBB mengatakan, akan memobilisasi tekanan internasional untuk memastikan kegagalan kudeta militer di m Myanmar.
“Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar guna memastikan bahwa kudeta ini gagal,” ujar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam wawancara yang disiarkan oleh The Washington Post, Rabu.
“Ini benar-benar tidak dapat diterima setelah pemilu. Pemilu yang saya yakini berlangsung normal dan setelah periode transisi yang besar,” ujarnya melanjutkan.
Gedung Putih mengatakan, penanganan kudeta di Myanmar adalah prioritas bagi Amerika Serikat. Kini Washington sedang meninjau kemungkinan sanksi sebagai tanggapannya.
Sementara itu, Ketua Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, Charles Santiago mengatakan, tuduhan baru terhadap Suu Kyi dan Presiden Myanmar itu cukup menggelikan. “Ini langkah absurd junta untuk mencoba melegitimasi perebutan kekuasaan ilegal mereka,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Reuters tidak dapat segera menghubungi polisi, pemerintah atau pengadilan untuk dimintai komentar. Tuduhan polisi yang meminta kasus dibawa ke pengadilan merinci, bahwa enam radio walkie talkie telah ditemukan dalam penggeledahan di rumah Suu Kyi di Naypyitaw. Radio tersebut diimpor secara ilegal dan digunakan tanpa izin.
Dokumen yang ditinjau pada Rabu meminta penahanan Suu Kyi untuk menanyai saksi, meminta bukti, dan mencari penasihat hukum setelah menanyai terdakawa. Sebuah dokumen terpisah menunjukkan polisi juga mengajukan tuntutan terhadap Presiden yang digulingkan Win Myint karena melanggar protokol untuk menghentikan penyebaran virus Corona selama kampanye pemilihan November lalu.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi memenangkan pemilu itu dengan telak. Namun militer, yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat Jenderal Min Aung Hlaing, mengeklaim pemungutan suara itu dirusak oleh penipuan. Dia pun tak enggan membenarkan perebutan kekuasaan atas dasar itu. Padahal Komisi Pemilihan negara mengatakan pemungutan suara itu adil.
