Oleh : Adriandzah Mansyur ( Pengurus IKAPMII Bolmut)
Hamdan Datungsolang, Depri Pontoh, Suriyansyah Korompot, Karel Bangko, M.I Christophel Buhang, dan Arman Lumoto disebut-sebut dalam bursa pencalonan Pilkada Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) 2018. Sejumlah nama lain juga muncul dalam spekulasi menjelang pesta demokrasi kita, seperti Amin Lasena, Tedi Pontoh, Adri Salote, Murianto Babay, serta Mulyadi Pamili.
Dari nama-nama yang beredar, pastinya memiliki komptensi, basis pendukung, cost politik, juga cita-cita untuk daerah ini. Mereka berpotensi menjadi hidangan pemenuhan hasrat kita berdemokrasi.
Namun yang lebih penting dari itu, bagaimana mendorong iklim demokrasi di daerah kita berlangsung produktif, memberikan warna asli sesuai kultur, dan dampak positif bagi kemajuan daerah.
Untuk menganalisa semuanya, tak salah kalau kita berangkat dari gagasan dasar demokrasi yang beratus tahun lalu dikemukakan Abraham Lincoln, Presiden Amerika Syarikat (AS) ke-16. Sebenarnya, sejarah mencatat Linclon bukan orang pertama berfikir demokrasi. Abdul Ghani Rahal dalam Al Islamiyyun wa Sarah Ad Dimurqrathiyyah menulis, di abad ke-5 sebelum masehi (SM), Plato, filosof Yunani Kuno, sudah lebih dahulu mengemukakakannya. Namun, sekian lama ide demokrasi terkubur, hingga kembali disegarkan Lincoln.
Sangat sederhana. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gagasan ini berhubungan dengan ide-ide pemikir Eropa sebelumnya yang menempatkan fundamentalitas masyarakat sebagai pembentuk pola hidup setiap individu.
Di AS, gagasan Linclon, berpadu dengan pemikiran ekonomi Adam Smith. Smith percaya dengan menyerahkan wewenang penuh terhadap mekanisme pasar yang ia sebut invisible hand (tangan-tangan tak terlihat), perekonomian bisa lebih baik. Setiap individu saling berlomba mengeksplorasi kekuatannya untuk merebut kemenangan pasar. Interaksi ini melahirkan jenis masyarakat kapitalis.
Jelaslah, ketika gagasan Demokrasi diterapkan dalam masyarakat kapital, akan terwujud persaingan kepentingan ekonomi. Sebagimana konsep dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka proses politik memilih pemimpin, adalah dari rakyat kapitalis, oleh rakyat kapitilis, dan untuk kepentingan kapitalis.
Gamblangnya, individu-individu yang ada melakukan proses demokrasi dengan transaksi ekonomi, dan kontrak politik dengan calon pemimpin di atas kepentingan kapital individualis.
Dalam perkembangan selanjutnya, the founding fathers negeri kita, Indonesia, mereproduksi gagasan Lincoln menjadi Demokrasi Pancasila. Bila demokrasi universal bernuansa sekuler, Demokrasi kita hadir melaksanakan amanah Pancasila yang tergali dari kultur (Prof. Notonegoro/Udin Saripudin Winaputra,2002). Kultur Indonesia menjadi salah satu pembeda antara Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Sekuler.
Di Bolmut, warisan kultur nenek moyang kita, kental dengan gotong-royong yang tersusun oleh spirit persaudaraan dan cinta tanah air. Ada banyak saksi bisu. Di bagian utara, Laut merekam bagaimana aktivitas kerja sama menangkap ikan dengan model yang akrab kita sebut ‘Doduo’. Di Selatan, hamparan sawah mengingatkan bagaimana tradisi kerja sama ketika waktu tanam dan penen padi tiba. Kerja sama mencari nafkah ini membuat leluhur kita kokoh bertahan hidup. Dari kerja sama, mereka makan, lalu sari pati makanan menjadi mani yang tersimpan di tempat yang kokoh, menjadi segumpal darah yang dibungkus tulang belulang, hingga lahirlah kita-kita di masa kini. Menarik. Kita lahir dari perut gotong-royong.
Boleh-boleh saja, kalau ada anggapan lain. Itu terjadi karena faktor ekonomi. Tapi keberadaan masjid Al Iklas dan pekuburan jere lama di Desa Kuala Utara, Kecamatan Kaidipang membantah hal itu. Konon, dua bangunan tersebut beridiri atas kerja sama sukarela mengangkut batu dari Pantai Batu Pinagut.
Sampai sekarang, warisan itu masih terlihat, baik dalam suasana suka jika ada hajatan perkawinan, maupun suasana duka ketika ada warga yang meninggal dunia. Kita bersyukur, karena tradisi ini bertahan, mengingat di sejumlah daerah sudah terkikis total. Orang-orang menggelar perkawinan misalnya, harus menyewa gedung beserta layanannya dengan harga yang cukup menguras kantong.
Kultur yang sangat baik ini memiliki sisi positif tapi bisa menjadi negatif. Dan isu politik memainkan peran penting. Di satu sisi, efek negatifnya, ketika rasa persuadaran dan cinta tanah air yang kuat ini, dipersempit dengan melihat histori daerah yang terdiri dari Swapraja Kaidipang Besar dan Bintauna. Dalam kondisi itu, faktor geneologi dan geografi menyeret perasaan kolektif menyempit untuk saling berlomba membela wilayah histori swapraja. Isu tersebut sempat berhembus dalam Pilkada Bolmut 2013.
Sebanarnya, spirit perjuangan pemekaran Bolmut sempat meruntuhkan sekat ini. Tapi, isu politik kembali membangunkannya. Benar, kata Lutfi Fahrul Rizal, demokrasi yang tidak terawat dengan baik akan mengharah pada Anarki, (Rizal, 2011). Catatan sejarah Pilkada di Bolmut tidak jarang diwarnai aksi-aksi Anarki.
Namun disi lain, nilai positifnya jauh lebih besar. Kultur ini menjadi modal dasar kita untuk melaksanakan Demokrasi yang berkualitas. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat perlu diterjemahkan menjadi dari rakyat yang berkultur persaudaraan dan cinta Bolmut, dilaksanakan oleh rasa persaudaraan dan cinta Bolmut, serta untuk persaudaraan dan cinta Bolmut. Ini sebenarnya kepribadian kita yang mulai terkikis zaman.
Dengan menyimak, karya monumental “Al Asabiyah’, dari Ibnu Khaldun, kita akan dapati bahwa hidup bersama dan tolong menolong merupakan kebutuhan pokok manusia dan jika tidak dilaksanakan, jenis manusia ini akan punah. Karena itu saya yakin, jika perasaan ini melandasi proses demokrasi di Bolmut, pasti melahirkan model kepemimpinan yang baik, dan tidak sampai disitu. Akan lahir proses pembangunan dengan spirit bersama, dilaksanakan bersama, dan untuk kesejahteraan bersama.
Kita kembali kepada figur-figur yang disebutkan di atas. Hamdan Datungsolang, Depri Pontoh, Suriyansyah Korompot, Karel Bangko, M.I Christophel Buhang, Arman Lumoto Amin Lasena, Tedi Pontoh, Adri Salote, serta Murianto Babay, dan Mulyadi Pamili.
CATAT. Mereka ini memiliki potensi dan kekuatan untuk mengarahkan masyarakat menjadi negatif, atau positif.
Bagi saya, tak perlu berlomba saling menjatuhkan. Karena dalam Islam sudah jelas, Tuhanlah yang mencabut kepemimpinan dari seseorang dan Dialah yang meninggikan dan menghinakan derajat seseorang (QS:3:26). Janganlah pula menyesal dengan pemimpin yang kita pilih. Ibnu Khaldun berkata, pemimpin adalah cermin masyarakatnya.