Manado – Sulawesi Utara (Sulut) mencetak rekor baru untuk perlindungan jaminan sosial bagi pekerja lintas agama. Sebanyak 35.000 pekerja lintas agama Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Budha dan Konghucu yang ada di Sulut telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk diketahui, pemberian perlindungan bagi 35.000 pekerja yang masuk Museum Rekor Indonesia (MURI) tersebut, merupakan yang pertama kali di Indonesia bahkan di dunia. Piagam rekor MURI tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Eksekutif MURI, Osmar Semesta Susilo kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey di Manado, Jumat (11/5/2018).
Olly mengapresiasi penghargaan tersebut. Dirinya menegaskan pemerintah harus hadir untuk mendukung program perlindungan yang mengedepankan jaminan sosial masyarakat. Iuran puluhan ribu pekerja lintas agama itu ditanggung seluruhnya oleh Pemprov Sulut, ditambah dari program CSR Bank Sulut dan Bank BNI.
“Saya bersyukur karena kerjasama Pemprov Sulut dengan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga bisa terlaksana kegiatan ini. Pemerintah harus ada di tengah-tengah masyarakat dan ini merupakan kemajuan bagi tokoh agama dalam rangka mengikuti program pemerintah dalam hal asuransi,” katanya.
Menurut Olly, pemberian perlindungan kepada para pekerja lintas agama adalah langkah tepat. Pasalnya, para pekerja lintas agama dan tokoh agama merupakan salah satu komponen penting bagi keberlanjutan dan kesuksesan pelaksanaan program pembangunan daerah dan bangsa.
“Tokoh agama dan para pekerja lintas agama harus diberikan jaminan perlindungan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, di tengah berbagai tantangan dan resiko yang dihadapi, sehingga akan semakin meningkatkan kesejahteraan dan mengakselerasi kinerja yang diemban,” ujar Olly.
Dia meyakini, lewat berbagai terobosan yang dilakukan saat ini, akan memberikan dampak positif bagi peran dan kontribusi seluruh tokoh agama dan pekerja lintas agama dalam percepatan pembangunan masyarakat, daerah dan bangsa yang semakin maju, unggul dan hebat ke depan.
Lebih jauh, Olly mengajak BPJS Ketenagakerjaan dapat berinvestasi di Sulut dengan sebagian dana pengelolaan yang dimilikinya. Diketahui BPJS Ketenagakerjaan saat ini memiliki dana pengelolaan senilai ratusan triliun dari premi seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia.
Olly menyatakan banyak sektor yang bisa diinvestasikan di Sulut, antara lain infrastruktur maupun pembangunan hotel.
“Investasi banyak, misal ada infrastruktur, pembangunan hotel, sarana dan prasarana lainnya. Dan kalau BPJS Ketenagakerjaan ini bisa investasi di bank Sulut berarti pengusaha bisa manfaatkan ini,” ucap Olly.
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyatakan, pemberian perlindungan kepada 35.000 pekerja sosial lintas agama ini sejalan dengan Sulawesi Utara sebagai provinsi dengan toleransi tertingi di Indonesia.
“Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan tingkat toleransi antar-pemeluk agama tertinggi. Sangat tepat kiranya para pekerja mulia ini mendapatkan perlindungan dalam mengemban misi kemanusiaan dari BPJS Ketenagakerjaan,” tandasnya.
Agus juga menyebutkan, karena perhatian Pemprov Sulut, program pemberian perlindungan BPJS Ketenagakerjaan terhadap para pekerja sosial keagamaan di Sulut berjalan optimal.
“Ini atas persetujuan bapak Gubernur Sulawesi Utara. Tentu ini upaya baik dalam rangka membangun kohesi sosial kita dan perkokoh persatuan kita,” ungkapnya.
Diungkapkannya, pekerja lintas agama yang memiliki risiko tinggi saat menjalankan aktivitasnya juga terjamin. Di Sulawesi Utara sendiri, banyak pekerja lintas agama seperti ustaz hingga pendeta yang harus berjibaku di daerah-daerah terpencil. Para peserta lintas agama ini mulai didata sejak Februari 2018 lalu, dengen kepesertaan dari Mei hingga Desember tahun ini.
“Kita bayarkan pekerja yang kecelakaan sampai dia balik dari rumah sakit, berapapun akan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Mau nginep di rumah sakit sampai kapanpun. Kalau cacat, kita akan berikan santunan, kita training agar bisa kembali bekerja, kalau meninggal kita berikan santunan 48 kali gajinya,” ungkap Agus.
Pada kesempatan itu, Agus juga menyebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan saat ini memiliki dana pengelolaan premi senilai ratusan triliun yang dapat diinvestasikan dalam mendorong dan membangun perekonomian nasional, termasuk diinvestasikan di Sulut jika memang memenuhi kaidah penempatan portofolio lembaga yang sebelumnya bernama Jamsostek tersebut.
“Kami dalam mengelola BPJS Ketenagakerjaan ada dua tugas mengelolanya yaitu mengelola dana kepesertaan serta mengelola dananya agar bisa mendorong perekonomian nasional. Makanya kita siap bersinergi dengan Pemprov Sulut misalnya dengan membangun taman kota di Manado supaya masyarakat Sulut ini lebih memahami pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.
Kegiatan itu turut dihadiri perwakilan Forkopimda, Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, Wakil Ketua TP-PKK Sulut Kartika Devi Kandouw Tanos, MARS, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulut Asri Basir, dan para pejabat Pemprov Sulut.
(ed)
