trendingpublik.com BOROKO – Kondisi Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Pemerintah Daerah (Pemda) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), harus ‘gigit jari’. Ratusan pekerja di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu, resmi dirumahkan terhitung 8 Oktober 2018, pekan lalu.
Langkah ini disinyalir setelah adanya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Besarnya pembiayaan di sektor ini jadi pemantik. “Iya, sudah sejak akhir pekan lalu kami berhenti untuk sementara waktu sambil menunggu ujian untuk kembali masuk menjadi PTT.
Menurut informasi jika keputusan tersebut diambil setelah adanya rekomendasi dari BPK, hal ini terkait dengan anggaran yang digelontorkan oleh Pemda Bolmut untuk membayar gaji PTT tersebut sangat besar. Oleh karena itu mungkin akan dikurangi,” terang sejumlah PTT yang namanya tidak mau disebutkan. Rabu, (17/10/2018).
Mereka pun berharap agar kiranya Pemda Bolmut bisa membawa mereka kebali untuk mengabdi di lingkup Pemda Bolmut. “Tentu kami sangat berharap agar kiranya kembali diterima karena bagaimana pun kami sudah bertahun-tahun bekerja di daerah ini,” tandas mereka lagi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmut, Abdul Eba Nani, sangat menyayangkan adanya keputusan tersebut. Menurutnya langkah ini sangat terburu-buru diambil. Hal itu mengingat lapangan kerja di daerah ini sangat minim.
“Jika PTT ini dirumahkan kemudian Pemda Bolmut menyiapkan lapangan kerja di tempat lain, tentunya ini sangat bijaksana. Sebab sebagian besar PTT yang ada di daerah ini sudah memiliki keluarga sehingga jika mereka tidak diterima lagi maka siapa yang akan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup mereka,” tegas Eba Nani
Selain itu Wakil Ketua DPRD Bolmut Abdul Eba Nani mengingatkan, agar kiranya dalam proses perekrutan kembali PTT yang telah dirumahkan tersebut, Pemda Bolmut harus bersikap objektif. Alasannya, dirumahkannya PTT ini dilaksanakan setelah ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bolmut terlaksana.
“Kami berharap Pemda Bolmut lebih mengedepankan objektivitas dan tidak atas dasar tendensi politik yang terjadi dalam Pilkada Bolmut beberapa waktu lalu,” kunci Eba. (HW)
