banner 728x250

DPRD Warning Sangadi Terlibat Politik Praktis

Saiful Ambarak, S.Pd.I
DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

trendingpublik.com  Ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Saiful Ambarak, ingatkan kepada para Sangadi (Kepala desa,red) dan aparatnya di enam kecamatan agar tidak terlibat pada politik praktis pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

“KPUD Bolmut telah resmi menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, itu pertanda persaingan untuk merebutkan orang nomor satu dan dua untuk lima tahun kedepan telah dimulai, sehingga kami sebagai fraksi Golkar mengingatkan kepada kepala desa (sangadi) maupun aparat desa agar bersikap netral dan tidak memihak disalah satu kandidat,” ungkap Ami Ipun sapaan akrab ketua fraksi PG DPRD Bolmut saat bertemu dengan sejumlah wartawan diruang kerjanya.

Dia pun meminta, agar lembaga yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap Pilkada Bolmut bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap para sangadi dan aparat desa di Bolaang Mongondow Utara.

“Aturannya sudah sangat jelas, bahwa para sangadi dan aparat desa harus bersikap netral. Apabila ada sangadi dan para aparat desa yang bersikap tidak netral pada Pilkada tahun 2018 ini, saya berharap untuk ditindak dengan tegas tanpa pandang bulu,” harapnya.

Terpisah, Ketua Panwas Kecamatan Pinogaluman, Hitler Londo, saat dimintai tanggapannya, mengatakan bahwa pihaknya akan menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang – undang. Ditegaskannya apabila didapati ada sangadi maupun aparat desa yang mencoba-coba melakukan politik praktis dengan memenangkan salah satu pasangan calon maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas.

“Aturannya sudah jelas dan telah tertuang pada undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,  dan undang – undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilukada bahwa Kepala desa dan aparat desa dilarang berpolitik praktis, dan apabila ada yang mencoba-coba melakukan pelanggaran maka akan kami proses melalui hokum.,” tegas Londo.

(Har)