trendingpublik.com – Pada tahun 2018 mendatang anggaran dan jumlah proyek fisik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara semakin banyak. Semua proyek fisik yang akan dikerjakan harus jadi prioritas. Untuk itu, stakeholder harus bisa mengawal dengan melakukan pengawasan serta memberikan sangsi jika kontraktor melanggar aturan yang sudah ditetapkan.
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmut , Arman Lumoto, S.Ag.,M.Pdi mengatakan, jika ditemukan kontraktor nakal atau hanya asal memperoleh proyek dengan tidak memperhatikan kualitas dan target waktu, maka berpotensi akan diputus kontrak.
“Hal tersebut harus diawasi mulai saat ini agar tidak merugikan anggaran pemerintah. Jika dalam lelang yang sudah sangat terbuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE), siapa saja bisa masuk. Namun harus tetap menjaga komitmen,” tegas Arman.
Melalui pengawas harus ditegaskan jika terbukti pelaksana proyek melanggar, langsung ditindak tegas, agar kontraktor atau pemenang lelang yang benar-benar komitmen dan harus diseleksi dengan teliti,” tuturnya.
Politukus kader PAN ini kembali mengingatkan jika kemampuan daerah sebenarnya tidak terlalu besar. Sehingga yang dikerjakan tidak boleh asal jadi. Skala prioritas harus diutamakan dan efek berantainya ke masyarakat jelas dan bisa menunjang kegiatan masyarakat setiap hari.
“Jangan sampai proyek peningkatan jalan tidak berkualitas dan akhirnya rusak sebelum waktunya. Ini yang dirugikan selain pemerintah juga masyarakat. Untuk tahun 2017 ini kami masih menilai proyek berjalan baik dan hasilnya tidak mengecewakan,” tutup Arman Lumoto.
(Har)
