Boroko–Terkait dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat tentang larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk masuk dalam organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sampai di tingkatan ASN yang ada di Daerah-daerah, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) angkat bicara, menurut Anggota DPRD Bolmut Mahmud Tegila.
“Pemkab harus mendeteksi sedini mungkin terhadap ASN yang ada di Bolmut, jangan sampai kemudian ada ASN yang sudah masuk dalam ormas HTI” tegas Mahmud
Dia juga mengatakan, kalau seandainya ada ASN Bolmut yang masuk atau pun jadi penguru HTI maka tentunya Pemkab harus bertindak tegas dengan cara memberi teguran kepada ASN tersebut untuk keluar dari Ormas HTI.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bolmut melalui Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (KesbangPol) Anton Samin mengatakan bahwa pihaknya telah mendeteksi sedini mungkin terhadap semua gerak-gerik ASN di Bolmut. “untuk saat ini tidak ada ASN kita yang bergabung dalam ormas HTI,” Yakin Anton.
(Har)
