banner 728x250

DPRD Awasi Lelang Paket Proyek 2017

Foto: Saiful Ambarak, S.Pd.I

Boroko – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) diharap tetap profesional dalam menjalankan tahapan lelang paket proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Hal itu seperti dikatakan oleh ketua Komisi III DPRD Bolmut Saiful Ambarak S.Pdi. Menurut dia, Sebanyak 24 paket proyek fisik dan non fisik tahap terakhir di tahun anggaran 2017 kini dalam proses lelang lewat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pihaknya pun akan melakukan pengawasan terhadap lelang tersebut.

“Yang pasti DPRD akan tetap melalakukan pengawasan, apalagi total anggaran untuk 24 paket ini berbandrol Rp11.8 Miliar, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK),” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Barang dan Jasa (Barjas) Sekretariat Kabupaten (Setdakab) Bolmut Noval Djarumia mengatakan, lelang ke-24 paket kegiatan fisik dan non fisik itu telah masuk pada proses evaluasi dokumen penawaran. “Tahap evaluasi dokumen penawaran ini sudah dilakukan sejak 9 Agustus sampai dengan 23 Agustus hari ini (rabu kemarin). Selanjutnya sesuai jadwal, pada 25 Agustus masuk pada tahap upload berita acara hasil pelelangan, sekaligus penetapan pemenang lelang,” ujar Noval.

Dia menjelaskan, untuk tahapan setelah diumumkan hasil pemenang lelang, maka akan ada masa sanggahan, sangga ini diberikan waktu selama tiga hari, yakni sejak 26 sampai dengan 28 Agustus.

“Setelah masa sangga itu, proses selanjutnya masuk pada surat penunjukan penyedia barang dan jasa, yakni pada 29 Agustus nanti. Dan pada 31 Agustus, sudah masuk pada tahapan penandatangan kontrak,” ungkapnya.

Sementara untuk kegiatan program fisik yang dalam proses lelang saat ini, lanjut Noval, akan diupayakan mulai action pada bulan september. Sehingga, dipenghujung akhir tahun anggaran semua kegiatan bisa berjalan sesuai harapan, dan tidak ada yang terkesan kejar tayang, karena waktu yang tersedia terbilang panjang.

“Untuk itu, masyarakat diminta untuk bisa mengawasi setiap program yang dilaksanakan di wilayah masing-masing,” imbuhnya.

(Har)