Trendingpublik.Com, Internasional – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah laporan media pemerintah Iran menyebut Mojtaba Khamenei terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. Penunjukan tersebut terjadi setelah ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, dilaporkan tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran.
Informasi ini muncul di tengah situasi perang yang semakin intens antara Iran dengan kekuatan Barat dan sekutunya. Majelis Ahli Iran lembaga ulama beranggotakan 88 orang yang memiliki kewenangan memilih pemimpin tertinggi disebut telah memberikan suara yang menentukan untuk menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai penerus kepemimpinan negara.
Penunjukan ini langsung menarik perhatian dunia internasional. Banyak analis menilai perubahan kepemimpinan di Iran dapat mempengaruhi arah konflik regional dan kebijakan politik luar negeri negara tersebut.
Mojtaba Khamenei Terpilih Setelah Kematian Ayatollah Ali Khamenei
Menurut laporan media pemerintah Iran, Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan udara di kompleks kediamannya di Teheran. Serangan tersebut disebut sebagai bagian dari operasi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel di tengah konflik yang meningkat dengan Iran.
Dalam serangan yang sama, beberapa anggota keluarga juga dilaporkan menjadi korban, termasuk ibu, istri, dan salah satu saudara perempuan Mojtaba Khamenei. Sementara Mojtaba sendiri disebut tidak berada di lokasi saat serangan terjadi sehingga selamat dari pemboman.
Majelis Ahli Iran kemudian menggelar pertemuan darurat. Dalam pernyataan resmi yang disiarkan media pemerintah pada hari Minggu, lembaga tersebut mengumumkan bahwa Mojtaba Khamenei dipilih melalui “suara yang menentukan”.
Majelis juga menyerukan seluruh masyarakat Iran untuk menjaga persatuan nasional di tengah situasi krisis.
“Kami meminta seluruh rakyat Iran, khususnya kalangan elit dan akademisi, untuk mendukung kepemimpinan baru dan menjaga stabilitas negara,” demikian isi pernyataan resmi tersebut.
Profil Mojtaba Khamenei
Mojtaba Khamenei merupakan putra kedua Ayatollah Ali Khamenei. Meski jarang tampil di publik, namanya sudah lama disebut sebagai salah satu figur paling berpengaruh di lingkaran kekuasaan Iran.
Berbeda dengan banyak tokoh politik Iran lainnya, Mojtaba hampir tidak pernah memberikan pidato publik, ceramah, maupun wawancara media. Bahkan sebagian masyarakat Iran mengaku tidak pernah mendengar suaranya secara langsung.
Meski demikian, pengaruhnya diyakini sangat kuat di balik layar. Ia diketahui memiliki hubungan dekat dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC)—kekuatan militer elit yang memainkan peran penting dalam politik dan keamanan Iran.
Selama bertahun-tahun, Mojtaba dianggap sebagai salah satu kandidat paling kuat untuk menggantikan ayahnya sebagai pemimpin tertinggi.
Kedekatan dengan IRGC
Hubungan Mojtaba Khamenei dengan IRGC disebut sudah terjalin sejak masa mudanya. Ia pernah bergabung dengan batalyon Habib dalam beberapa operasi selama Perang Iran-Irak pada 1980-an.
Pengalaman tersebut membuatnya membangun jaringan kuat di kalangan militer dan aparat keamanan Iran. Banyak rekan seperjuangannya kemudian menduduki posisi penting di lembaga intelijen dan militer negara.
Kedekatan dengan IRGC juga dianggap menjadi faktor utama yang memperkuat pengaruh Mojtaba di lingkaran kekuasaan Iran.
Bagi sebagian pengamat politik, hubungan erat dengan militer ini dapat menentukan arah kebijakan Iran ke depan, terutama dalam menghadapi konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.
Kontroversi dan Tuduhan Penindasan
Nama Mojtaba Khamenei juga tidak lepas dari berbagai kontroversi. Selama hampir dua dekade, sejumlah kelompok oposisi menuduhnya terlibat dalam penindasan terhadap demonstran di Iran.
Salah satu tuduhan paling serius muncul setelah Gerakan Hijau 2009. Gerakan tersebut muncul setelah pemilu yang memenangkan kembali presiden saat itu, Mahmoud Ahmadinejad, yang dianggap kontroversial oleh kelompok reformis.
Kelompok reformis menuduh Mojtaba menggunakan pasukan Basij, unit paramiliter yang berafiliasi dengan IRGC, untuk menindak demonstrasi damai.
Pasukan Basij kemudian dikenal sebagai kekuatan utama dalam penanganan berbagai gelombang protes nasional di Iran selama beberapa tahun terakhir.
Organisasi hak asasi manusia internasional bahkan menuduh aparat keamanan Iran melakukan kekerasan terhadap demonstran selama beberapa aksi protes besar.
Dugaan Jaringan Ekonomi dan Kekayaan
Selain pengaruh politik, Mojtaba Khamenei juga disebut memiliki jaringan ekonomi yang luas. Sejumlah laporan media Barat menyebut ia terhubung dengan aset bernilai miliaran dolar di berbagai negara.
Namun sebagian besar aset tersebut diduga tidak tercatat atas nama dirinya secara langsung. Laporan tersebut menyebut jaringan orang kepercayaan dan rekan bisnis berperan dalam mengelola berbagai investasi tersebut.
Salah satu nama yang sering dikaitkan dengannya adalah Ali Ansari, seorang pengusaha yang sebelumnya menjadi sorotan setelah bank miliknya dibubarkan oleh pemerintah Iran karena masalah keuangan.
Meski demikian, baik Mojtaba Khamenei maupun pihak terkait belum pernah memberikan pernyataan publik mengenai tuduhan tersebut.
Persoalan Kredensial Keagamaan
Isu lain yang menjadi perdebatan adalah tingkat pendidikan keagamaan Mojtaba Khamenei. Ia diketahui memiliki gelar hojatoleslam, yang merupakan tingkat ulama menengah dalam hierarki keagamaan Syiah.
Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran secara tradisional memiliki gelar ayatollah, yang lebih tinggi secara keagamaan.
Namun situasi serupa pernah terjadi pada ayahnya. Saat Ayatollah Ali Khamenei menjadi pemimpin tertinggi pada 1989, ia juga belum memiliki gelar ayatollah.
Konstitusi Iran kemudian diubah untuk mengakomodasi hal tersebut. Para pengamat menilai kompromi hukum serupa kemungkinan dapat kembali dilakukan untuk Mojtaba.
Terpilihnya Mojtaba Khamenei dianggap sebagai sinyal kuat bahwa kelompok garis keras di Iran masih memegang kendali politik negara.
Hal ini dapat mempengaruhi hubungan Iran dengan dunia internasional, terutama terkait konflik regional, program nuklir, dan negosiasi dengan Barat.
Beberapa analis memperkirakan pemerintah Iran tidak akan segera membuka jalur diplomasi dalam waktu dekat. Sebaliknya, kebijakan luar negeri Iran mungkin akan tetap berada pada posisi konfrontatif. (tp)
