Trendingpublik.Com, Bolmut – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kembali menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga pangan serta mendukung program strategis nasional. Hal itu disampaikan dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2026 yang digelar secara daring.
Dalam rapat tersebut, Sirajudin Lasena menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga komoditas. Ia mengikuti rakor dari ruang kerjanya pada Rabu (18/02/2026).
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Tomsi Tohir, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Agenda rapat mencakup evaluasi inflasi nasional, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pekan kedua Februari 2026, sosialisasi jaminan produk halal, serta dukungan daerah terhadap program 3 juta rumah.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan bahwa stabilitas harga pangan menjadi fondasi ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah bertindak cepat dan responsif terhadap gejolak harga.
Data rakor menunjukkan bahwa 21 provinsi mengalami kenaikan IPH pada pekan kedua Februari 2026. Sementara itu, 17 provinsi lainnya mencatat penurunan dibandingkan pekan sebelumnya. Komoditas cabai rawit dan daging ayam ras menjadi pemicu utama kenaikan harga.
Menanggapi kondisi tersebut, Sirajudin Lasena menyatakan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Selain itu, pemerintah daerah mengintensifkan operasi pasar dan pemantauan stok pangan.
“Kami memastikan pasokan dan distribusi berjalan lancar agar harga tetap terkendali,” ujarnya.
Bupati Bolmut juga menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada akses masyarakat terhadap pangan terjangkau.
Selain isu inflasi, rakor ini turut membahas percepatan sosialisasi jaminan produk halal. Pemerintah pusat mendorong daerah memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar produk lokal semakin berdaya saing.
Selanjutnya, rakor mengevaluasi dukungan daerah terhadap program 3 juta rumah. Pemerintah daerah diminta mempercepat perizinan, menyiapkan lahan, serta memperkuat koordinasi lintas instansi.
Tomsi Tohir menegaskan bahwa perumahan layak dan terjangkau merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh sebab itu, daerah harus memastikan regulasi dan dukungan teknis berjalan efektif. (Piko)
