Trendingpublik.Com, Bolmut – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kabupaten (Musrenbangkab) pada Selasa (15/4/2025), bertempat di Aula Bapelitbangda.
Bupati Bolmut, Drs. Hi. Sirajudin Lasena, M.Si, membuka kegiatan ini secara langsung. Turut hadir Forkopimda, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, para Asisten, Inspektur Daerah, pimpinan OPD, Dirut RSUD, perwakilan perbankan, tokoh masyarakat, insan pers, dan berbagai organisasi kemasyarakatan.
Musrenbangkab tahun ini menghimpun 2.815 usulan dari enam kecamatan. Usulan tersebut akan menjadi bahan utama dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Bupati Lasena menegaskan pentingnya forum ini dalam menyaring program-program prioritas yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mendukung arah pembangunan daerah.
“Kita menghadapi tantangan global seperti ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, dan fluktuasi harga komoditas. Karena itu, kita butuh kebijakan strategis dan pengelolaan anggaran yang efisien,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Bupati meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan data dalam merumuskan kebijakan. Contohnya, sektor pertanian perlu memiliki data lengkap seperti luas lahan, jumlah lahan irigasi, dan hasil panen per hektar per tahun.
“Kita harus mulai dari data. Tanpa data, kebijakan hanya akan spekulatif,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer dari pusat. Menurutnya, daerah seperti Bolmut yang belum memiliki PAD kuat menjadi sangat rentan saat terjadi perubahan kebijakan nasional.
“Kalau tanpa transfer dari pusat, kita belum bisa menjamin pembiayaan belanja daerah. Ini kondisi riil yang harus kita hadapi,” katanya.
Untuk itu, ia menginstruksikan pimpinan OPD agar mulai memangkas kegiatan yang terlalu menyerap anggaran. Ia menyarankan pengurangan porsi dari 20 persen menjadi 10 persen, agar anggaran bisa lebih fokus pada sektor vital.
Bupati juga mendorong semua pihak agar tidak hanya mengandalkan APBD. Ia mengajak stakeholder aktif menjalin komunikasi dan kolaborasi langsung dengan kementerian serta lembaga terkait untuk mendorong pembangunan dari berbagai sumber.
Dalam laporan Bapelitbangda, lima dari 2.815 usulan tidak lolos pada tahap desk karena tidak sesuai dengan Rencana Kerja SKPD. Sementara itu, 446 usulan aspirasi ke Provinsi sudah masuk dalam sistem SIPD RI dan akan dibahas dalam Desk Musrenbang Provinsi pada Rabu (16/4/2025) di Manado.
Musrenbangkab Bolmut 2025 menjadi langkah awal untuk menyusun arah pembangunan yang lebih tepat sasaran, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. (Pik)
