banner 728x250

Kudeta Militer Merebak,Internet Dan Telepon Diputus,Pemimpim Myanmar Aung San Suu Kyi Ditangkap

Pemimpin rakyat sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat pemerintahan ditangkap

Trendingpublik.com – Pemimpin rakyat sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat pemerintahan ditangkap dalam operasi fajar hari ini. Dia ditahan oleh militer pada senin (1/2/2021) dini hari.Demikian disampaikan juru bicara pemerintahan di tengah merebaknya kabar kudeta di negara itu.

Kantor berita Reuters mengutip Myo Nyunt, juru bicara Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang kini berkuasa. Internet di dua kota utama Myanmar juga diputus. Hubungan telepon ke Ibu Kota Naypitaw juga terputus sejak pagi.

“Saya ingin mengatakan kepada rakyat untuk jangan berbuat gegabah dan saya ingin rakyat bertindak sesuai hukum,” kata Myo Nyunt, seperti dilansir laman Al Arabiya, Senin (1/2/2021). Dia juga mengatakan dirinya kemungkinan akan segera ditangkap.

Juru bicara militer tidak menjawab upaya konfirmasi via telepon.

Insiden ini terjadi setelah muncul ketegangan antara pemerintahan sipil dan para penguasa militer dalam beberapa hari terakhir usai digelarnya pemilu November lalu yang menurut militer dicurangi.

Pada pemilu November Liga Nasional untuk Demokrasi menang telak setelah mereka menguasai pemerintahan lima tahun sebelumnya. Partai pendukung pemerintah meraih 396 kursi dari 476 kursi parlemen sementara partai sayap militer Partai Pembangunan dan Partai Solidaritas Serikat hanya mendapat 33 kursi.

Ribuan etnis minoritas di Myanmar dicabut hak pilihnya menjelang pemilu karena wilayah mereka tinggal masih diliputi konflik sehingga pemilu tidak memungkinkan dilaksanakan. Etnis minoritas Rohingya yang selama ini menjad korban genosida militer Myanmar juga tidak bisa memilih di pemilu.

Penangkapan Suu Kyi dan para pejabat pemerintah ini terjadi hanya dua hari setelah Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan tentang kemungkinan adanya provokasi. Guterres menyerukan para pihak untuk menahan diri untuk tidak memprovokasi dan menghormati hasil pemilu 8 November lalu.