banner 728x250

Ketua Bawaslu Bolmut Bersama Bupati Bolmut Sepakati NPHD 2024

Ketua Bawaslu Bolmut Bersama Bupati Bolmut Sepakati NPHD 2024

Trendingpublik.Com, Bolmut -Dalam acara penandatanganan Naska Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Tahun 2024, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bolmut, Abdul Muin Wengkeng siap melaksanakan tahapan proses demokrasi yang akan datang.

Baca juga : NPHD KPU Dan Bawaslu Bolmut Tahun 2024 Resmi Ditandatangani

Abdul Muin Wengkeng, yang turut penandatangani bersama tokoh penting lainnya, mengutarakan bahwa Bawaslu Bolmut sangat mengapresiasi komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada dengan penandatanganan NPHD tersebut.

“Dengan penandatanganan NPHD ini, kami berharap dapat menjalankan tugas pengawasan dengan lebih optimal dan efektif. Transparansi dan integritas adalah kunci utama bagi kelancaran pelaksanaan Pilkada yang demokratis,” ungkap Abdul Muin Wengkeng.

Wengkeng menekankan bahwa peran Bawaslu sangat vital dalam menjaga keberlangsungan proses demokrasi, terutama dalam memastikan bahwa setiap tahap Pilkada berjalan sesuai aturan dan prinsip keadilan.

Dengan dana hibah yang diterima, Abdul Muin Wengkeng menegaskan bahwa Bawaslu Bolmut berkomitmen untuk menggunakan anggaran tersebut dengan bijaksana demi keberhasilan pengawasan.

“Kami akan berupaya sekuat tenaga untuk menciptakan lingkungan demokrasi yang sehat dan kondusif. Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus kami junjung tinggi. Bawaslu Bolmut siap menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas dan keberlanjutan demokrasi di wilayah Bolmut.” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa Bawaslu Bolmut akan terus bekerja sama dengan KPUD dan instansi terkait lainnya untuk menciptakan Pilkada yang berkualitas dan bebas dari potensi pelanggaran.  Sehingga setiap tahapan Pilkada berlangsung dengan transparan, adil, dan mencerminkan kehendak rakyat, terwujudnya Pilkada 2024 yang sukses dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam penyelenggaraan demokrasi yang baik dan bermartabat. (Piko)