Trendingpublik.Com, Bolmut – Inflasi daerah 2026 menjadi agenda utama dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang berlangsung secara daring pada Selasa (3//3/2026). Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena, mengikuti rapat dari Ruang Rapat Bupati.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, memimpin langsung rapat koordinasi tersebut. Dalam forum itu, pemerintah pusat dan daerah membahas strategi konkret untuk menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing.
Selain memetakan langkah pengendalian inflasi, peserta rapat juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program 3 juta rumah serta memperkuat sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal. Dengan demikian, agenda rapat tidak hanya berfokus pada stabilitas harga, tetapi juga menyentuh program prioritas nasional.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir mengapresiasi komitmen para kepala daerah dalam mengendalikan inflasi. Ia menegaskan bahwa stabilitas harga menjadi indikator penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap daerah harus mengambil langkah cepat dan terukur.
Pemerintah menempatkan pengendalian inflasi daerah 2026 sebagai prioritas strategis. Jika tidak terkendali, inflasi dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, menekan daya beli, serta menghambat pemulihan ekonomi. Karena itu, pemerintah rutin menggelar rapat koordinasi guna memastikan seluruh daerah menjalankan kebijakan secara efektif.
Sementara itu, Sirajudin Lasena menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolmut dalam mendukung kebijakan tersebut. Pemkab Bolmut terus memantau harga bahan pokok di pasar tradisional dan ritel modern. Selain itu, pemerintah daerah menggelar operasi pasar, memperkuat distribusi pangan, serta meningkatkan koordinasi dengan distributor untuk menjaga pasokan tetap stabil.
Di sisi lain, rapat juga menyoroti dukungan daerah terhadap program 3 juta rumah. Program ini menjadi kebijakan strategis pemerintah pusat untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah pusat pun mendorong kolaborasi yang lebih solid antara pusat dan daerah agar realisasi program berjalan optimal tanpa membebani fiskal daerah. (Pik)
