Trendingpublik.Com, Bolmut – Entry Meeting BPK Bolmut digelar di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Selasa (10/2/2026). Entry Meeting BPK Bolmut tersebut menjadi awal pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Sekretaris Daerah Bolmut , dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS, menerima langsung kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Tim dipimpin oleh New Lyn Sondang Magdalena Simbolon.
Kegiatan Entry Meeting BPK Bolmut ini juga dirangkaikan dengan permintaan data dan dokumen awal sebagai bagian dari proses audit.
Pemeriksaan interim LKPD 2025 dilaksanakan selama 25 hari. Proses audit dimulai pada 9 Februari dan dijadwalkan berakhir 5 Maret 2026.
Tim BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara akan melakukan pengujian awal terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Tahapan ini bertujuan memastikan kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintahan.
Entry Meeting BPK Bolmut menjadi tahapan penting sebelum pemeriksaan mendalam dilakukan.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Jusnan menyampaikan harapannya agar seluruh perangkat daerah bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Kami berharap komunikasi dan koordinasi antara Tim BPK dan seluruh jajaran perangkat daerah dapat berjalan baik dan sinergis,” ujar Jusnan.
Menurutnya, penyediaan data dan informasi harus dilakukan secara tertib, efektif, dan tepat waktu.
“Hal ini penting untuk mendukung kelancaran pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Selain entry meeting, tim BPK juga menyampaikan permintaan dokumen awal terkait LKPD 2025. Dokumen tersebut akan menjadi bahan analisis dalam tahap pemeriksaan interim.
Permintaan data mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, hingga dokumen pendukung lainnya.
Pemeriksaan dilakukan secara bertahap guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sejumlah pejabat daerah turut hadir Di antaranya: Asisten Bidang Administrasi Umum, Inspektur Daerah, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). (Piko)
