Trendingpublik.Com, Bolmut – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kembali menunjukkan keseriusan dalam membenahi tata kelola keuangan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang resmi dibuka oleh Bupati Bolmut, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev di Hotel Aston Gorontalo, Senin (15/12/25).
Peserta datang dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah. Hadir pula pengelola keuangan Puskesmas dan RSUD.
Rakor ini tidak sekadar rutinitas. Agenda disusun untuk menjawab tantangan nyata daerah. Salah satu fokusnya adalah penguatan sistem pengelolaan keuangan yang lebih adaptif.
Dalam forum ini, kebijakan pusat dan daerah diselaraskan. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih aturan. Semua diarahkan pada efektivitas dan efisiensi anggaran.
Pendapatan daerah menjadi topik hangat. Setiap OPD diminta lebih kreatif dan bertanggung jawab. Pendapatan harus tumbuh tanpa membebani masyarakat.
Rakor ini dirangkaikan dengan Focus Group Discussion. Selain itu, dilakukan sosialisasi Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Regulasi ini mengatur pengelolaan keuangan BLUD.
Sosialisasi bertujuan menyamakan pemahaman. Banyak unit layanan belum optimal menerapkan BLUD. Melalui forum ini, hambatan dibahas secara terbuka.
Permendagri ini mengatur fleksibilitas keuangan BLUD. Namun, fleksibilitas tetap berbasis aturan. Perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan harus jelas.
Dalam sambutannya, Bupati Bolmut menegaskan prioritas daerah. Ia menyoroti sektor kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan publik. Puskesmas dan RSUD tidak cukup hanya memiliki tenaga medis. Sistem keuangan yang kuat menjadi kunci layanan berkualitas. Tanpa itu, pelayanan akan tersendat.
Akuntabilitas menjadi kata kunci. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Bupati menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan internal.
Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dinilai solusi tepat. Skema ini memberi ruang gerak bagi unit layanan kesehatan. Respons terhadap kebutuhan bisa lebih cepat.
Meski fleksibel, BLUD tidak bebas tanpa batas. Semua tetap mengacu pada rencana bisnis. Anggaran disusun sejak awal dan dievaluasi berkala.
Perencanaan menjadi fondasi utama. Tanpa perencanaan matang, fleksibilitas justru berisiko. Karena itu, kapasitas pengelola terus diperkuat.
Penerapan BLUD memberi dampak nyata. Layanan kesehatan bisa bergerak lebih gesit. Pasien tidak lagi menunggu lama akibat proses administrasi.
Kebutuhan obat dan alat medis bisa dipenuhi cepat. Unit layanan tidak terhambat prosedur panjang. Ini sangat terasa di situasi darurat.
Selain cepat, sistem ini juga efisien. Penggunaan anggaran lebih terkontrol. Laporan keuangan menjadi lebih rapi dan mudah diaudit.
Pemerintah daerah berkomitmen penuh. Reformasi pengelolaan keuangan terus didorong. Rakor ini menjadi bukti nyata komitmen tersebut. (piko)
.
